” Tadi dari sisi cadangan, ini dari sisi Izin Usaha Pertambangan (IUP), berdasarkan data yang saya dapat dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), bahwa di tahun 2022, total jumlah IUP Tambang sebanyak 286 perusahaan di Indonesia,”imbuhnya.
Kata Ilham, dan di Sultra pun ada 122 IUP, artinya ada 43 persen perusahaan pertambangan nikel berada di Sultra, sisanya ada di Sulteng 98 IUP, Maluku Utara 42 IUP, Sulsel 5 IUP, Papua Barat 4 IUP, Kalsel 2 IUP, Maluku 2 IUP, dan Papua 1 IUP.
“Sementara untuk Smelter atau Industri Pengolahan, jadi tadi itu penambang (IUP) untuk bahan bakunya, nah, ini kan akan diangkut ke Smelter untuk diolah ke Industri permurnian dan menjadi feronikel atau stainless steel. Dari data yang saya dapat sendiri, di Sultra itu ada 6 industri pemurnian (smelter), tapi yang baru operasi sekarang ada tiga, yakni PT. Antam di Pomalaa, Kolaka, PT. VDNI dan PT. OSS di Morosi, Konawe, dan sementara dominan Smelter ada di Sulteng, Morowali, di Sulteng itu ada IMIP, dan di Maluku Ada Weda atau IWIP,”bebernya.
Kata Ilham, nah, barang (ore nikel) nya atau barang yang ada di Sultra, (ternyata banyak) dimasaknya atau diprosesnya di Sulteng, bahkan di Maluku Utara, makanya ekonomi Sulteng dan Malut naik, atau tidak sepenuhnya masuk ke smelter yang ada di Sultra, sehingga berefek pada pertumbuhan ekonomi tahunan Sultra yang hanya sebesar 5,53 persen pada tahun 2022.
“Artinya Pemerintah Sultra dan Pemerintah Sulteng, Maluku Utara (Malut) harus berkolaborasi, contohnya (jangan) nikelnya saja, barang (ore nikel) nya dari Sultra kemudian dibawa di Sulteng, Morowali, atau ke Malut, kenapa tidak dilakukan hal yang sama, bahan baku yang lainnya seperti bahan makanan seperti beras, telur untuk di suplai untuk memberi makan (pekerja) di Sulteng, jadi ada kesepakatan antar provinsi tersebut untuk peningkatan ekonomi di masing-masing wilayah, dengan kerjasama atau kolaborasi, jangan cuman ore nikelnya saja yang diambil,”sarannya
