“Yang kita mau kedepan, ya, kepala daerah, itu tadi, kalau dia berani buat pakta integritas, kita cantumkan semua kewajiban-kewajiban smelter ini, dan ini dimungkinkan, kenapa tidak? kepala daerah, baik itu Wali Kota atau Bupati, ya, itu, kita buat pakta integritaslah,”tegasnya.
Aksan mengatakan contoh misalkan, Kawasan Industri Kota Kendari, ini kan mau dibangun, mau dibangun pabrik.
“Jadi sebelum mereka berjalan kita buatkan dulu, kalau buatkan Agreement, terlalu kasar. Jadi kita buatkan pakta Integritas, dalam pakta integritas ini, kita cantumkan apa-apa kewajibannya, misalkan, perekrutan tenaga kerja minta harus 80 persen KTP Kendari misalkan, terus yang kedua, pelibatan UMKM yang ada di wilayah disana, karena kan, biar bagaimana juga peraturan menteri BKPM sudah ada, terkait bagaimana kemitraan Smelter dengan pengusaha lokal, terus yang ketiga, bagaimana CSR nya, terus yang keempat, misalkan bagaimana dengan relokasi,”
“Anggaplah masyarakat Tondonggeu, rata-rata dipinggir laut, bagaimana kalau laut ini ditimbun, dibuatkan Jetty, dan untuk penampungan ore nikel, kan mereka harus pindah, sekarang apa garansinya?, karena kalau pemerintah tidak mungkin membelikan mereka tanah, yang bisa belikan adalah perusahaan, paling tidak, sini tanahmu, kita timbun, kita gusur, kita carikan tempat, di relokasilah, biar mereka juga bisa dapat tempat yang layak, karena kalau masih disitu, pasti akan terdampak,”terangnya.
Kata Aksan Seperti itulah, pakta Integritas yang kita inginkan, sehingga nantinya, kita bisa mendapatkan tambahan pemasukan daerah, dalam hal ini PAD.
