“Itu warga Desa Routa, ada warga Lalomerui dan ada warga Routa,”ucapnya.
Lanjutnya mengatakan bahwa lahan itu ada dua, ada yang didalam IUP, dan ada diluar IUP. Tapi yang direkomendasikan dari Pemda untuk dibayarkan yakni yang dalam IUP, dan luasan-luasannya itu telah terbagi dan termuat dalam berita acara.
“Kalau dihitung itu, dalam IUP itu ada puluhan hektar, yang jelas itu sudah terbagi, setiap kelompok sudah ada pembagiannya,”jelasnya.
Sambungnya, yang akan dieksekusi (dibayar) yang dalam IUP, adapun persoalan di luar IUP, itu akan ada pembicaraan selanjutnya dengan masyarakat dengan pihak perusahaan.
“Kalau yang kita bahas sekarang ini, tanaman tumbuhnya adalah Kopi, dan itu sudah dikuasai masyarakat sudah turun temurun, jadi sudah puluhan tahun, dan kalau berbicara nilai, setelah dikalkulasikan sekitar Rp. 4 Miliar lebih, dan tepatnya akan dibayar pada tanggal 16 Oktober 2023, dan kesepakatan itu telah dimuat dalam berita acara dan disepakati oleh Forkopimda Konawe, pemilik dan pihak perusahaan,”
“Tadi dari pihak PT. SCM, ada Pak Ikbal, ada Pak Budi, kemudian ada Pak Andi Lukman,”ungkapnya.
Ditempat yang sama, Managemen PT. SCM, Budi mengatakan bahwa dalam pertemuan itu sudah ada solusi dalam bentuk kesepakatan tertulis.
“Sudah, buktinya sudah beres kok, terkait realisasi saya gak hafal, tanya ke Pak Pj Bupati Konawe saja, yang jelas sudah ada kesepakatan tertulis, ada perjanjiannya,”tutupnya. (IMR/FNN).
