FAJAR.CO.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong kesiapan implementasi Rancangan Proyek Perubahan (RPP), berupa peningkatan pelayanan publik dari manual menuju sistem elektronik, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sultra akan menjadi instansi penggerak pelaksana program dimaksud.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekda Provinsi Sultra, Drs H Asrun Lio MHum PhD, Minggu (1/10), tepatnya usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023, bahkan menurutnya Diskominfo Sultra akan mendapatkan dukungan penuh termasuk dari sisi penganggaran, mengingat program tersebut merupakan salah satu visi misi Pj Gubernur Sultra, yang bersifat mendesak.
“Insya allah, Pemprov Sultra siap membawa perubahan baru pada sistem pelayanan publik. Pj Gubernur Sultra telah menginstruksikan agenda penting ini agar dimulai akhir Tahun 2023. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) telah ada Diskominfo sebagai leading sector, dan didukung beberapa bagian lainnya, seperti Biro Administrasi Pemerintahan Setda Sultra, Biro Hukum, dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sultra,” papar Ketua IKA Unhas Koordinator Wilayah Sultra ini.
Jenderal ASN Provinsi Sultra ini menjelaskan, karena program tersebut berkaitan dengan sistem yang akan mengintegrasikan aplikasi dengan pihak eksternal, maka terdapat sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
