FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Calon Presiden (capres) RI Ganjar Pranowo terus bermanuver jelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Ganjar berkali-kali singgung netralitas pejabat.
Hal itu dikhawatirkan Ganjar setelah banyak pencopotan baliho di beberapa daerah. Bahkan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.
Sebab, tekanan yang dialami Ganjar dan Anies nyaris sama. Bahkan terbaru, Anies ditolak berceramah di Universitas Gajah Mada (UGM).
Saat Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Minggu, 19 November, keduanya sepakat meminta pejabat pemerintah netral dalam Pemilu 2024.
Ganjar datang dengan didampingi Ketua Tim Pemenangan (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. JK menyambut langsung kedatangan Ganjar bersama rombongannya.
JK mengatakan, para pejabat negara harus adil dan netral dalam Pemilu 2024. Mereka harus taat terhadap undang-undang peraturan yang ada. Ketika menjadi pejabat, mereka disumpah untuk taat terhadap undang-undang. Termasuk juga kepada aparat negara.
“Pertanggungjawabannya berat. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat,’’ ungkap mantan ketua umum Partai Golkar itu.
JK menegaskan, jika ingin Indonesia semakin baik pada 2045, proses Pemilu 2024 harus berjalan baik. Pesta demokrasi harus berjalan dengan jujur dan adil. Pejabat negara harus menjaga netralitas dalam pemilu.
