Sambungnya lagi, kemudian, apabila ragu dan memerlukan tambahan kekuatan, disampaikan kepada Kapolres, sampaikan kepada Kapolda, sampaikan kepada Danrem, sampaikan kepada aparat penegak hukum. Tapi sebagai ilustrasi kepada rekan-rekan, seluruh Indonesia kita melaksanakan prosesi Pilkada secara serentak.
“Ini terbesar dalam sejarah Indonesia, kita ada 17 Kabupaten/Kota, termasuk juga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Satu kata kita harus mandiri,”ucapnya
Lanjut Andap menambahkan bahwa kewajiban Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota menjalankan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi penyelenggara, pengawas dan pengaman. Masih ada alokasi pembagian 60 melalui 40 : 60, tanyakan kepada Sekda. Esensinya adalah dukungan anggaran itu turun, dan dapat digunakan dengan baik.
“Kemudian, berikutnya kewajiban Pemda, ada dokumen yang harus ditandatangani yaitu NPHD, dicek kembali NPHD yang ada,”jelasnya.
“Saya harapkan saudara beserta seluruh jajaran tidak terlibat dalam politik praktis atau memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Penting bagi kita untuk menjaga netralitas,”
“Kita fokus pada tugas-tugas yang kita emban, saya tidak mau dengar, apalagi saudara terkena masalah hukum. Sukseskan pelaksanaan pilkada serentak nasional 2024 di Kabupaten kita,”tandasnya .
Sementara itu, Pj. Bupati Konawe, Stanley, SE, S.SiT.,MM saat diwawancara oleh awak media usai dilantik selaku Pj. Bupati Konawe mengatakan siap melanjutkan pembangunan di Kabupaten Konawe dan mengawal Pilkada di Kabupaten Konawe.
