FAJAR.CO.ID, KENDARI – Dalam rangka memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bumi Anoa, Pemerintah Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan menggandeng sejumlah pihak terkait, melakukan Rapat Kerja (Raker) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) se Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kota Kendari, Senin (16/12).
Melihat antusiasme kehadiran dalam rapat tersebut, maka Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H memberikan sambutan sekaligus membuka acara tersebut, dan atas nama Pemerintah Provinsi Sultra, menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi atas pertemuan dimaksud.
“Partisipasi aktif kita semua, merupakan wujud nyata komitmen dan dedikasi dalam memajukan BUMDes di Sultra. Kita semua berharap melalui rapat ini, BUMDes dapat berkembang dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka menunjang program kerja TPAKD kabupaten kota di Sultra,” katanya.
Sekda Sultra mengatakan, saat ini TPAKD telah terbentuk di 17 kabupaten kota se Sultra. Untuk itu, dibutuhkan kesepahaman program kerja di semua TPAKD. Salah satu program yang akan dijalankan adalah pembentukan warung ketahanan pangan di setiap BUMDes yang aktif.
Sekda Sultra mengungkapkan, di Bumi Anoa terdapat kurang lebih 1.909 desa dengan sekitar 1.500 BUMDes. Namun, belum semua memiliki badan hukum. Ke depan, warung ketahanan pangan akan menjadi penopang sarana pertanian yang ada di desa, dan akan terus dikembangkan menjadi BUMDes yang mandiri.
