Kata Akmal, selain itu, Ditjen Otda juga mendorong kolaborasi antar stakeholder untuk menyusun kebijakan yang lebih terintegrasi, seperti dalam pengelolaan kawasan konservasi atau penanganan banjir, serta meningkatkan penyusunan produk hukum daerah yang lebih sesuai dengan prinsip hukum.
“Kami siap membantu Kota Kendari dalam memperkuat administrasi dan layanan publik melalui teknologi digital, seperti sistem e-Mutasi yang dapat mempercepat proses mutasi PNS antar daerah,” ujar Akmal.
“Dengan inovasi dan kolaborasi ini, diharapkan Kota Kendari dapat lebih cepat berkembang dengan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien,”pungkasnya.(IMR/FNN).
