Gusli Topan Sabara menyebut, dalam keadaan stok gabah yang berlebih tersebut, dibarengi cuaca yang kurang mendukung (hujan), biasanya ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan itu dengan cara memainkan harga pembelian gabah.
“Biasanya itu dilakukan tengkulak. Inikan kaki tangan perusahaan penggilingan padi. Kami inginkan atas nama Pemerintah Daerah, harus ada komitmen dari Bulog agar tegas pada 27 perusahaan penggilingan di Konawe. Kasihan petani kita kalau gabahnya dibeli tengkulak dibawah standar harga pemerintah,” ungkap mantan Ketua DPRD Konawe itu.
Untuk memantau harga pembelian gabah ditingkat tengkulak tersebut, Gusli Topan Sabara memastikan bakal turun langsung ke lapangan saat panen raya padi berlangsung. Ia menuturkan, Pemkab Konawe tidak melarang adanya bisnis jual beli gabah petani ditingkat tengkulak.
Hanya saja, Pemkab menginginkan supaya alur transaksi bisnisnya sebisa mungkin diperpendek (diringkas). Artinya, skema jual beli gabah berawal dari petani, tengkulak, untuk selanjutnya masuk ke perusahaan penggilingan padi. Sehingga, cukup pada satu tengkulak saja alur transaksi jual belinya.
Pemkab Konawe pun masih bisa mentolerir para tengkulak yang membeli GKP petani dengan harga Rp 4.000 per kilogram.
“Di bawah harga itu, sudah tidak kita benarkan. Nanti saya akan turun lapangan saat panen raya. Kalau masih ada tengkulak ataupun mitra Bulog yang memainkan harga, kita akan langsung tindak tegas. Pertama, izin operasi penggilingan padi akan kita cabut. Kami atas nama Pemkab Konawe juga akan meminta Bulog menghentikan kemitraan dengan perusahaan penggilingan,” tandas tandem Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa tersebut. (KP/inikatasultra/fajar)
