Menanggapi tiga point keluhan dari Rektor UHO ini kepada Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia yakni pengumuman jumlah perusahaan tambang di Sultra ke publik , ketidakpatuhan dan lemahnya pengawasan pelaksanaan Amdal dan minimnya alokasi anggaran beasiswa pendidikan dari PT.Antam dan perusahaan tambang lainnya.
Bahlil mengatakan terkait jumlah perusahaan tambang yang ada di Sultra kita akan melakukan penataan ulang dengan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM RI, dengan pola yang bagus kita lanjutkan, yang tidak bagus kita sampaikan hal-hal ini yang harus dipenuhi, dan sedangkan yang tidak sama sekali kita akan langsung melakukan tindakan hukum dan nanti terkait hasil penataan akan kita berikan kepada Gubernur Sultra untuk diumumkan ke publik.
Selanjutnya kata Bahlil, Soal amdal, itu merupakan soal political will, persoalan kemanusiaan, persoalan pengawasannya, tinggal bagaimana apakah mau nda kita konsisten melaksanakan itu.
“Nah sekarang kita di BKPM ada peraturan terkait implementasi terhadap evaluasi dan perizinan yang saat ini sedang dibahas dan diharmonisasi dengan Kementerian dan Lembaga lain, dan kalau itu sudah oke, maka kedepan pengawasan Amdal akan dilakukan secara elektronik dan semua kementerian terkait tidak lagi jalan sendiri-sendiri, semua akan berjalan dalam satu tim terpadu sehingga tidak adalagi yang kongkalikong dengan para perusahaan bermasalah,” tegasnya.
Terakhir, soal beasiswa, Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia menjanjikan bahwa setelah ia tiba di Jakarta, ia akan mengundang PT. Antam untuk membicarakan hal terkait beasiswa dan nanti ia juga akan mengajak Gubernur Sultra untuk membahas dan meminta Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT.Antam guna mengalokasikan lebih besar lagi dari pada saat ini yang hanya tidak sampai 20 beasiswa pertahun.
