” Dan resiko dari penempatan ilegal ini, para PMI ini banyak mengalami ekspoitasi berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai dengan harapan yang di janjikan karena memang tidak ada kontrak kerja, jam kerja melebihi batas, dan tidak dapat protes ketika mengalami masalah tersebut, dan paspor dan visa ditahan oleh pihak penyalur,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi mengaku siap bersinergi dengan BP2MI untuk memberantas sindikat ilegal. Salah satunya mendukung langkah BP2MI dengan menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten.
“Keberadaan BP2MI diharapkan menjadi pembina dan stakeholder terkait melakukan deteksi dini terhadap sindikat PMI ilegal,” tutup Ali Mazi.(ismar/FNN)
