SULTRA.FAJAR.CO.ID, KENDARI – Tak bisa dipungkiri, praktek money politic (politik uang) masih marak di pilkada. Fenomena yang sama diprediksi juga bakal terjadi di pemilihan serentak 2024 mendatang.
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sultra tak ingin kecolongan. Mereka ingin pengawasan bisa lebih maksimal. Makanya, muncul gagasan untuk memanfaatkan teknologi.
Ide itu disampaikan Ketua Bawaslu Sultra, Dr. Hamiruddin Udu. “Nanti akan dibuat dalam bentuk aplikasi. Ini akan memudahkan pengawasan terhadap pergerakan paslon maupun tim sukses,” ungkap Hamiruddin Udu saat membuka acara Seminar Nasional Bertajuk: Maksimalisasi Penegakkan Hukum Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Same Hotel Kendari, Minggu (13/6).
Hamiruddin mengakui aplikasi atau pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan. Sebab, sumber daya manusia Bawaslu sangat terbatas. Sementara obyek yang diawasi sangat banyak.
“Selain pemanfaatan teknologi. Kami juga berharap, partisipasi masyarakat supaya pengawasan lebih maksimal,” harapnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menambahkan, tantangan pilkada serentak 2024 semakin berat. Bukan hanya kepada penyelenggara, tapi juga partai politik dan masyarakat.
“Terutama Bawaslu, tentu saja pekerjaanya akan semakin berat. Dengan regulasi baru dan jumlah kontestan yang semakin banyak, sehingga butuh pengawasan ekstra,” ujarnya.(KN/fajar)
