Hal ini, sambung Yusril, jelas tidak baik. Bukan di mata rakyat, tetapi juga di mata dunia internasional.
Jika data resmi dari pemerintah tak kunjung muncul, ujarnya, maka yang beredar di publik adalah data tidak resmi yang bisa dibuat siapa saja.
“Data itu dengan mudah dimainkan menjadi isu politik yang berdampak luas, baik isu domestik sebagai penggalangan opini untuk menggoyang stabilitas politik dan pemerintahan, maupun isu internasional,” ingatnya.
Sebab, kata Yusril, angka kematian yang relatif besar dibanding dengan negara-negara lain serta angka kematian global, bisa ‘digoreng’ sebagai isu pelanggaran HAM berat.
“Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi pada negara tercinta ini,” pungkas Yusril. (jpnn/ruh/pojoksatu/fajar)
