FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Banyak modus mafia tanah dalam melancarkan aksinya. Mulai dari membuat dokumen palsu, kependudukan lahan, hingga melalui pengadilan.
Maraknya mafia tanah membuat kepemilikan lahan kerap bersengketa. Belum lama ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI membeberkan, sepertiga tanah di Makassar telah digugat.
Merespon mafia tanah khusus di kota Makassar, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto atau yang kerap disapa Danny Pomanto mengakui praktek mafia tanah yang kerap terjadi.
Bahkan kata dia, berbagai kasus melibatkan oknum pegawai yang terbukti terlibat bermain mafia tanah di kota Makassar yang membuatnya harus bekerja keras.
“Capek ka, kalau mafia tanah di Kota Makassar pasti ada backing di belakangnya, dan pemerintahan juga bersekongkol. Ini saya pernah ngomong di KPK,” jelas Danny saat ditemui di kediaman pribadinya, Kamis (21/10/2021).
Meski demikian, Wali Kota berlatar belakang arsitek ini tak mengungkap inisial oknum yang terlibat mafia tanah di kota ini.
Menurutnya, persoalan mafia tanah harus diusut dan ditindak tegas. Danny mengenang kembali bahwa pada masa periode pertama kepemimpinan 5 tahun silam.
Ia waktu itu sangat getol mengungkap mafia tanah yang terlibat menguasai juga fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di kota ini.
“Selama 2 tahun dulu, waktu saya wali kota (periode pertama) tidak ada fasum fasos teregistrasi dan saya sertifikatkan ratusan, ada 400 kali aset yang tidak bersertifikat. Saya ambil sertifikatnya di Balaikota, dikasi begitu,” terang politisi NasDem itu.
