Dalam draft naskah KUA-PPAS, target pendapatan tahun 2022 hanya Rp 3,7 triliun. Jika dibandingkan tahun 2021, ada penurunan sekitar Rp 500 miliar. Makanya, APBD 2022 mengalami devisit yang cukup besar.
“Kami minta OPD lebih kreatif mengelola anggaran termasuk memaksimalkan dan mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pintanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra, Basiran mengakui dana transfer daerah mengalami pemotongan.
Salah satu penyebabnya dikarenakan minimnya serapan anggaran. Sejauh ini, progres serapan anggaran 2021 baru mencapai 63 persen.
“Memang betul ada pemangkasan. Tidak hanya kita, namun ada beberapa provinsi lain. Selain kondisi APBN yang memang mengalami desifit, juga karena serapan anggaran Pemprov yang belum maksimal,” ujar Basiran.(KN/fajar)
