Katanya lagi, sebagai masyarakat Sultra meminta agar Kemendagri tetap menghargai posisi Pemprov sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah.
“Jangan sampai ada Pejabat yang tidak melalui mekanisme, hal ini tentu akan memantik kegaduhan di daerah da pasti akan ada penolakan,”pungkasnya.(IMR/FNN)
