Ia juga meminta dinas terkait untuk memetakan wilayah rawan banjir dan penyebabnya. Solusinya selain mengandalkan pemerintah kabupaten, OPD juga dituntut agar bisa membidik program pencegahan dari Pemerintah Pusat.
“Tujuannya kenapa kita datang dengan OPD supaya mereka melihat, apalagi banjir bukan kali ini saja. Sehingga kita pikirkan solusi jangka panjang, misalnya mengusulkannya ke pusat dan juga di APBD Perubahan akan kita tingkatkan biaya-biaya penanganan banjir ini,” tambahnya.
Selanjutnya, Pemkab akan berkoordinasi dengan Pemprov Sulawesi Tenggara dan BNPB untuk mendapat perhatian khusus. Solusi jangka panjang menurut La Bakry adalah pelebaran badan sungai sehingga daya tampung air lebih besar.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton, Manafu, mengatakan banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Lasalimu seperti Desa Lasembangi dan Lawele merupakan kejadian tahunan jika intensitas hujan sangat tinggi.
Sungai di sana akan meluap dan air akan menggenang ke halaman rumah warga. “Lokasi terjadinya banjir ini rata-rata di jalur sungai. Airnya meluap karena sedimen terus naik jadi daya tampungnya berkurang. Harus ada pengerukan,” katanya.
Ia memastikan Tim Tanggap Bencana akan berada di Posko selama ancaman bencana masih mengintai. Mengenai kebutuhan yang dibutuhkan warga seperti air bersih lanjut Manafu, sudah disiapkan oleh PDAM, termasuk BPBD juga menyiapkan tenda untuk Posko dan tandon untuk tempat air bersih.
Diketahui, sejumlah wilayah di Kecamatan Lasalimu dilaporkan terendam banjir yakni Togomangura, Talaga Baru, Suandala, Nambo, Wagari, Lasembangi dan Kelurahan Kamaru. Sementara di Kecamatan Kapontori terjadi di Kelurahan Wakangka, Desa Wakuli dan Todanga.(kendaripos/fajar)
