Terpisah, Kepala SMPN 26 Makassar, Rahmah mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap kebersihan Smart Toilet. Setiap kelas mendapat jadwal membersihkan toilet tersebut. Guru-guru juga ikut mengawasi kebersihannya.
“Besok (hari ini) kami dipanggil oleh kejaksaan untuk memberikan keterangan terkait Smart Toilet. Kami siap. Kami akan berikan keterangan sesuai dengan diketahui,” jelasnya.
Pengamat Pemerintahan Universitas Bosowa (Unibos), Arief Wicaksono menilai, proyek-proyek pemerintah sangat mudah ditemukan penyelewengan anggaran. Hal tersebut terjadi karena perencanaan yang tidak matang sejak awal.
“Sebagian besar, motivasi dari program itu hanya untuk pengadaan,” tegas Arief.
Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unibos itu menambahkan, proyek Smart Toilet dikerjakan tidak melihat kondisi sosial. Hanya terpaksa dibuat karena ada dananya.
“Kalau mau dipaksakan, maka bisa dibuat dalam bentuk pilot project di satu sekolah. Jangan langsung bombastis. Ujungnya-ujungnya tidak sesuai harapan,” ucapnya.
Tim audit dipastikan melihat Smart Toilet sesuai kebutuhan atau tidak. Anggaran yang besar namun memakai material yang tidak berkualitas, akan menjadi temuan. Apalagi, jika proyek tersebut dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja diatur oleh OPD terkait.
Selain itu, yang paling penting apakah program itu ada di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kalau termasuk, maka basis kebutuhannya jelas. Jika tidak masuk, maka semata-mata proyeksinya hanya sampai pada pengadaan saja.
