Pernah terjadi seorang tokoh Muhammadiyah dicoret dari daftar calon. Padahal ia seorang menteri. Ia harus menerima itu. “Padahal saya ini kurang Muhammadiyah apa?” keluh tokoh tersebut. Ternyata ia belum pernah menjadi ketua wilayah Muhammadiyah. Atau ketua majelis otonom di kepengurusan pusat. Ia adalah: Menteri Agama Tarmizi Taher.
Tentu iklim di Muhammadiyah sendiri yang juga memungkinkan sistem tersebut bisa dilaksanakan. Tertib administrasi dan tertib organisasi di Muhammadiyah terkenal disiplinnya. Pun dalam hal keuangan. Tidak ada keuntungan finansial apa pun untuk menjabat ketua umum Muhammadiyah. Juga tidak mendapat fasilitas. Termasuk tidak bisa ”menjual” Muhammadiyah dalam pemilu atau pilpres. Maka Muhammadiyah lebih sebagai kumpulan para pengabdi. Tidak terpilih pun apa susahnya. Mengabdi bisa di mana saja.
Akhirnya siapa yang jadi pimpinan Muhammadiyah sudah terseleksi secara ketat. Berjenjang. Transparan.
Hampir tidak mungkin terjadi kasus ”salah pilih”.(Dahlan Iskan)
