“Karena bapak ibu telah membangun MPP, kita sudah punya gambaran prioritas apa yang harus dikerjakan yang berkaitan tentang pelayanan publik,” terangnya.
Lanjut Azwar, MPP sendiri merupakan menu yang bisa mengukur tingkat kepuasan publik dari masyarakat. Hal itu juga menjadi visi Presiden RI Joko Widodo dalam reformasi birokrasi yang diimplementasikan dengan meningkatkan pelayanan publik.
Saat ini kata Azwar, 120 daerah telah memiliki MPP secara fisik dan masyarakat bisa mengakses banyak hal di sana terkait pelayanan publik, seperti pembuatan KTP dan izin lainnya.
“Step berikutnya, kita akan buat pelayanan publik virtual. Namanya MPP Digital. Semua prosesnya nanti akan berlangsung secara digital. Kita tengah menunjuk Kabupaten Musi Rawas sebagai pilot projectnya,” jelasnya.
Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa yang hadir dalam kegiatan mengaku bangga, karena Konawe menjadi daerah yang diatensi pemerintah pusat. Ia mengungkapkan, MPP yang dibangun di Konawe merupakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.
Bupati dua periode itu menerangkan, saat ini ada 22 instansi yang tergabung di MPP Kabupaten Konawe dan masyarakat bisa mengakses 82 jenis pelayanan administrasi di MPP tersebut.
“Ini langkah awal kita menuju MPP digital. Mimpi besar kami, pelayanan di Konawe nantinya bisa serba digital, sehingga akses administrasi bahkan bisa lewat smartphone,” pungkasnya.
Untuk diketahui, MPP Konawe sebelumnya telah Soft Launching pada 19 Agustus 2022. Peresmian dilakukan Sekda Konawe, Ferdinand Sapan dan dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Mastri Susilo.(IMR/FNN)
