“Contoh saja di Morosi, Pajak Air Permukaan (PAP) yang sampai hari ini belum terbayarkan, padahal tunggakkannya sudah sangat besar, mungkin kalau saya tidak salah, sudah 40 miliaran rupiah, belum lagi dengan pemerintah Konawe terkait Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN, ini juga kan sangat besar, sehingga kita bisa bercermin disana,”bebernya.
Katanya lagi, ternyata dengan adanya Industri meninggalkan seribu satu macam persoalan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita, padahal mereka (Smelter) ini kan, dapat fasilitas Tax Holiday (libur pajak) dari pemerintah pusat.
“Setahu saya, pak Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi) pernah bilang, satu tungku itu mendapat tax holiday sebesar Rp. 200 Miliar, berarti kalau dia (bangun) 10 tungku, berarti 2 Triliun Rupiah yang mereka tidak perlu bayar pajak terkait dengan barang-barang impor yang mereka kirim,”bebernya lagi.
Kata Aksan menambahkan padahal kan ini adalah salah satu sumber pemasukan (negara) yang bisa kita tarik pajak, tapi karena pemerintah sudah memberikan tax holiday, berarti kita tidak bisa gali disitu.
“Sekarang kita tinggal pikirkan, bagaimana peningkatan PADnya, sehingga kedepan, kalau misalkan dia ada smelter baru yang mau dibangun, itu kita harapkan peran kepala daerah, seperti yang saya bilang (pakta Integritas), itu salah satu contoh yang simpel, kok,”
“Kita cuman buatkan pakta Integritas diatas Kop Garuda, nanti kita bertanda tangan, Kepala Daerah dengan Forkopimda, bahwa inilah, ko punya kewajiban, begitu ko berjalan, kewajibanmu tidak terpenuhi, kita lapor Presiden, bahwa ini atau perusahaan ini bandel, buktinya dia sudah tanda tangan pakta integritas, tapi kewajibannya tidak dibayarkan,”imbuh jebolan Central Queensland University Sydney, Australia ini
