“Saya sering sampaikan ke mereka (Pemprov Sultra), silahkan kalian kaji banding, misalkan di daerah lain, di Kalimantan kah, yang batu bara, atau misalkan di Bangka Belitung (Babel), terkait dengan timah, kan itu. Karena mereka juga memaksimalkan. Bayangkan Kutai Kertanegara saja, satu kabupaten dia bisa dapat PAD sebesar 70 Triliun Rupiah, dari sektor pertambangan batu bara,”ungkap Aksan.
Kata Aksan, dulu hebatnya mereka (Kutai Kertanegara), jaman Bupati yang lama, dia diberikan saham oleh Kaltim Prima Coal (KPC) Perusahaannya Abu Rizal Bakrie, mereka diberikan saham, tidak tahu, apakah 10 sampai 20 persen, dari saham inilah yang betul-betul bisa menambah PAD.
“Kita juga bisa kok, kita juga bisa pemerintah Sultra, ada margin, kan banyak ini, IUP-IUP yang notabene bisa didudukkan kerjasama. Kalau tidak salah, PT. Tambang Matarape Sejahtera ada saham pemerintah melalui Perumda, cuman kan tidak jalan, sampai hari ini, tapi kalau misalkan izin-izin ini kan, bisa dibicarakan untuk kepentingan daerah,”ungkapnya ke fajar.co.id.
Katanya lagi, kalau misalkan kita mau tarik ini (penyertaan saham), menurut aturan ini diharamkan misalnya, kita pikirkan yang lain, sehingga betul-betul bisa menjadi pemasukan daerah kita. Karena susah, masa kita (Sultra) ini berlimpah kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), tapi biar jalan kita saja rusak. Dengan berlimpahnya SDA harusnya, dari sisi pemasukan kita banyak besarlah, artinya kalau dari sisi pendidikan, beasiswa lebih mudah kita berikan, perbaikan jalan lebih mudah.
