FAJAR.CO.ID, KENDARI – Isu dugaan adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal yang bekerja di Smelter Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan timpangnya upah TKA dan Pekerja Lokal menjadi salah satu keluhan dari para buruh Pertambangan Sultra dalam Dialog bersama Calon Presiden RI, Anies Baswedan di Warkop Bakrie, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Selasa (9/1).
Mendengar keluhan ini, Capres yang diusung Partai Nasdem, PKS, PKB dan Partai Ummat, Anies Baswedan menyampaikan bahwa isu adanya TKA Ilegal dan timpangnya gaji antara TKA dan Tenaga Kerja Lokal itu harus diaudit oleh Negara.
“Lalu yang saya lihat khususnya di sini (Sultra), semua tenaga kerja ilegal tidak boleh lagi ada di tanah kita (Indonesia) dan harus diaudit,”ungkapnya.
Lanjutnya, bahwa negara tidak boleh diam menyaksikan orang-orang ilegal itu masuk ke sini, intinya ini soal harga diri kita. Bagaimana kita membiarkan orang-orang ilegal bekerja di tanah kita, lalu diberi gaji berlipat daripada tenaga kerja lokal.
“Apa penjelasan kita terhadap rakyat? kalau itu dibiarkan, betul tidak?,”ucapnya.
Sambung Capres Nomor Urut 1 ini, bahwa itu tidak boleh dibiarkan, dan kita harus tindak tegas, kita harus tindak tegas, tidak boleh lagi kita biarkan begini.
“Apalagi tadi saya diceritakan dengan perbedaan gaji? Gajinya sama atau beda? Bedanya kecil atau banyak?,”tanya Anies kepada massa yang hadir.
“Kita harus bilang apa? kita harus bilang kepada semua yang berusaha di tempat itu, mengapa kita (Indonesia) memilih merdeka? karena kita tidak ingin rakyat Indonesia diperas menjadi buruh-buruh murah oleh perusahaan-perusahaan asing itu. Itu sama seperti era pra kemerdekaan, betul?,”jelasnya.
