FAJAR.CO.ID, KENDARI – Di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, Provinsi Sultra mampu menekan laju inflasi tahunan (yoy).
Pada awal kepemimpinan Andap di bulan September 2023, inflasi Provinsi Sultra 3,46%, menduduki peringkat kedua tertinggi nasional. Oktober 2023 angka inflasi turun ke 3,14%, dan pada November terkoreksi di 2,87%. Di awal 2024 inflasi Provinsi Sultra menjadi 2,58%, peringkat ke-14 terendah se-Indonesia. Angka inflasi Sultra tersebut berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,61%.
Kunci Kendalikan Inflasi: Koordinasi dan Komitmen, Identifikasi dan Analisis, serta Politik Anggaran
Perhitungan angka inflasi Provinsi Sultra yang dinilai oleh Pemerintah Pusat, pada awalnya hanya berpatokan pada angka BPS yang berfokus pada Kota Kendari dan Baubau.
“Berdasarkan hasil analisis, saya menyadari bahwa kurang aktual apabila angka inflasi Provinsi Sultra yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota, hanya berpatokan pada Kota Baubau dan Kota Kendari,” papar Andap
Ia berpandangan bahwa masalah inflasi di era otonomi daerah sudah seharusnya melibatkan Kabupaten/Kota secara menyeluruh,
“Tugas Pemerintah Provinsi pada dasarnya menjembatani dan mengkoordinasikan antar Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Pusat (BI, BPS, Bulog, Badan Pangan Nasional) dan Pemerintah Kabupaten/Kota, begitu pula terkait inflasi”
Langkah awal yang dilakukan Pemprov Sultra di bawah kepemimpinan Andap selaku Pj. Gubernur adalah pertama koordinasi intensif dan efektif antara seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang diinisiasinya bukan formalitas rapat. Keseriusan seluruh pemangku kepentingan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pada tanggal 16 November 2023 lalu oleh
Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog), Bank Indonesia (BI), serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sultra.
