FAJAR.CO.ID, KENDARI –Wali Kota Kendari bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara dan Wali Kota Kendari meluncurkan program Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Kendari, di pantai Nambo, Selasa (9/2/2021).
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sultra Bimo Epyanto menjelaskan, pemberlakuan program ETP merupakan salah satu upaya memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah.
Menurutnya dengan memanfaatkan teknologi digital, layanan yang diberikan pemerintah daerah pada masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi bisa lebih cepat dan mudah serta transparansi.
“Yang tidak kalah penting yakni, dapat mengurangi resiko kebocoran anggaran. Terlebih lagi dalam situasi pandemi yang sekarang sedang kita hadapi, ketika banyak kebijakan yang sifatnya membatasi pertemuan fisik, pembayaran retribusi, pembayaran pajak dengan teknologi digital bisa menunjang perolehan pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Salah satu bentuk penerapan teknologi digital untuk peningkatan PAD yakni penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Dengan fasilitas ini lanjutnya, masyarakat bisa melakukan transaksi pembayaran melalui berbagai kanal pembayaran elektronik.
Di Sulawesi Tenggara, hingga awal Februari 2021 sekitar 33 ribu pelaku usaha telah memanfaatkan fasilitas QRIS untuk bertransaksi. Dimana 90 persen diantaranya merupakan pelaku UMKM.
Sedangkan pembentukan TP2DD Kota Kendari, kata Bimo merupakan pilot projek di Sultra. Upaya ini juga diharapkan bisa mendorong terbentuknya TP2DD di kabupaten/kota di Sultra.
