Walikota Kendari H. Sulkarnain Kadir mengungkapkan penerapan program digitalisasi transaksi daerah ini, bisa memicu peningkatan PAD yang signifikan.
Peningkatan PAD ini menurutnya, bisa mewujudkan pembangunan fasilitas umum dan aspirasi-aspirasi masyarakat.
“Kami sangat berterimakasih kepada kepala perwakilan Bank Indonesi (BI) Sultra yang telah menunjuk kami sebagai pilot projek di Sultra untuk memulai program nasional ini,” ungkapnya.
Wali kota berharap, dengan dibentuknya TP2DD, transaksi keuangan Pemda serta berbagai pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan dapat mengurangi resiko kebocoran anggaran daerah.
“Ini hanya langkah awal, mudah-mudahan dengan terbentuknya TP2DD yang tergabung dalam tim gabungan yang mendapat suport dari Bank Indonesia, Link Aja dan Bank Sultra sebagai fasilitator transaksi ini dapat segera bergerak,” katanya.
TP2DD adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan.
Di Kota Kendari penerapan ETP sudah diberlakukan pada 8 item pajak dan retribusi yakni, retribusi masuk pantai Nambo, pajak warung, retribusi kebersihan, PBB, retribusi parkir, PKD Kali Kadia, retribusi wisata dan retribusi pasar. (rls/ismar/FNN)
