Apalagi, kata Kepala BKPM, Gubernur Sultra sangat proaktif dalam upaya pengembangan aspal Buton ini. Gubernur bergerak cepat dalam memfasilitasi investasi yang masuk ke Sultra. Sebab, kata Kepala BKPM, kalau hanya berharap dari APBD semata, proses pembangunan akan berjalan lamban.
Langkah-langkah proaktif dan respon cepat yang ditunjukkan Gubernur terlihat dari sejumlah pertemuan penting yang digelar baik di Jakarta maupun di Kendari, termasuk rapat-rapat virtual, yang membahas pengembangan aspal Buton, dalam beberapa bulan terakhir.
Bahkan dalam sebulan terakhir, gubernur telah melakukan kunjungan kerja selama tiga kali, termasuk dua kali ke Buton dan sekali ke Jakarta untuk mengkoordinasikan pengembangan aspal Buton ini.
Bahlil optimistis, kualitas aspal Buton yang diolah perusahaan tersebut dapat menyaingi kualitas aspal minyak yang selama ini diimpor oleh Indonesia. Terkait impor aspal ini, setiap tahunnya Indonesia mengimpor 1,3-1,4 juta ton yang menguras cadangan devisa negara antara Rp40-46 triliun per tahun.
Saat ini, PT. Kartika Prima Abadi baru memproduksi sekitar 100 ribu ton per tahun, dan baru pada tahun 2025 mendatang, perusahaan ini baru dapat dalam kapasitas produksi optimum yang mencapai 500 ribu ton per tahun. Ini artinya, hampir separuh impor aspal kita dapat dipenuhi oleh perusahaan ini.
Salah satu kebijakan BKPM untuk menggeliatkan investasi dalam negeri, termasuk industri tambang aspal adalah memberikan tax holiday. PT. Kartika Prima Abadi merupakan salah satu penerima insentif ini, dan surat keputusan pemberian tax holiday tersebut diserahkan langsung Kepala BKPM saat kunjungan kerja ini.
