Kemudian lanjutnya lagi, Ketiga, pembangunan Pelabuhan Nambo/Lawele di Kabupaten Buton sebagai pintu utama distribusi aspal Buton ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Usulan pengembangan pelabuhan ini tidak terlepas dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menargetkan penggunaan aspal Buton sepanjang 1.000 kilometer pada tahun 2021. Terlebih lagi untuk menyukseskan Program KEK Aspal Buton.
“Keempat, pembangunan pelabuhan penyeberangan dan fasilitas keselamatan di wilayah sultra untuk mendukung konektivitas kawasan strategis, dalam bentuk Program Zona Keselamatan Transportasi Nasional di Sultra,” katanya.
Dari berbagai usulan itu kata Ridwan Badallah , Kementerian Perhubungan memberikan lampu hijau atas usulan pemprov untuk melakukan relokasi pelabuhan penyeberangan di Kota Kendari ke area Bungkutoko. Juga pengembangan pelabuhan penyeberangan Batulo (Kota Baubau) ke Waramosio (Kabupaten Buton).
“Selain itu, Kemenhub juga merespon baik pengembangan fasiliutas pelabuhan dan area kontainer di Pelabuhan Murhum, Baubau. Ke depannya, Pelabuhan Murhum akan diserahkan pengelolaannya ke badan usaha pelabuhan laut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kemenhub juga menyetujui usulan pengembangan Pelabuhan Nambo/Lawele untuk ditingkatkan. Di pelabuhan ini, pemerintah menyiapkan fasilitas outlet laut bagi lebih dari 40 pemegang izin usaha pertambangan aspal Buton. Dengan demikian, para pengusaha tersebut tidak lagi harus membuat terminal khusus (tarsus) masing-masing karena akan merusak ekosistem pesisir di Pulau Buton jika masing masing harus menyediakan tersus masing-masing .(ismar/FNN)
