FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, menyarankan pemerintah untuk sering-sering bertemu petani garam. Hal itu disampaikan menyusul rencana pemerintah yang ingin melakukan impor garam pada tahun ini, saat rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu.
“Sering-seringlah mereka itu ketemu petani garam. Kasih support yang baik, ajak dialog dan kasih solusi. Ini kok malah bikin menjerit para petani secara spontan dan membuat kaget banyak pihak,” tukas Akmal, Rabu (17/3/2021).
Politisi PKS ini mengaku mendapat banyak sekali keluhan dan curhatan dari petani-petani garam rakyat di berbagai daerah. Akmal merasakan psikologis para petani garam tersebut, apalagi dirinya juga besar di lingkungan pantai di Bone, Sulawesi Selatan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dan menggantungkan kehidupannya dari laut.
Andi mengatakan, persoalan garam ini terutama garam industri, mirip-mirip dengan persoalan beras. Tiap tahun tidak ada penyelesaian. Setiap tahun selalu memunculkan polemik.
Padahal, semua pihak sudah memahami bahwa kebutuhan bangsa kita akan garam pada kendala kualitas untuk memenuhi kebutuhan industri.
Sementara terkait ketersediaan garam nasional dalam negeri, sambung Akmal, sangat cukup untuk memenuhi semua kebutuhan baik Industri maupun konsumsi bahkan berlebih jika pengelolaannya baik.
“Saya sejak masuk DPR 2014, sudah berteriak-teriak kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan impor garam ini. Kini regulasi semakin longgar dengan adanya UU Cipta Kerja, dimana impor legal sebagai istilah kedaulatan. Kini kedaulatan komoditas kita sudah benar-benar melenceng dari arti sesungguhnya,” ucap Akmal.
