Gubernur menegaskan, dengan adanya perubahan model penerbitan perizinan berusaha dari proses manual ke proses elektronik, telah menjadikan pejabat pemangku kepentingan, pelaku usaha maupun aparatur sipil negara selaku administrator tidak lagi terjebak dalam praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan, yang berujung pada persoalan hukum.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa dalam rangka memperingati Hakordia 2021, Pemprov Sultra akan meluncurkan aplikasi Belanja Online Sulawesi Tenggara (Bosara). Aplikasi ini sebagai wujud implementasi program bela pengadaan guna mendorong dan memfasilitasi UMK lokal untuk bergabung ke dalam marketplace dan melibatkan mereka dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di daerah masing-masing.
“Program bela pengadaan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sulawesi Tenggara,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam sambutannya mengungkapkan, ada empat persoalan kebangsaan serius yang harus dituntaskan, yakni bencana alam dan non alam, narkotika, terorisme dan radikalisme, dan tindak pidana korupsi.
Persoalan korupsi, kata Ketua KPK, merupakan bagian dari empat persoalan kebangsaan yang serius karena itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Kenapa disebut kejahatan bagi kemanusiaan karena merampas hak asasi manusia, menjadikan kualitas pelayanan publik dan kualitas SDM turun.
Ketua KPK juga mengingatkan kembali lima peran kepala daerah dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pertama, mewujudkan tujuan negara. Kedua menjamin stabilitas politik dan keamanan. Dijelaskan, program-program nasional dan daerah tidak akan bisa berjalan tanpa ada stabilitas politik dan keamanan yang terjadi.
