FAJAR.CO.ID, JAKARTA– – Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax. Kini kabarnya pertalite akan ikut naik. Kebijakan menaikkan BBM ini dikritik keras oleh Partai Keadilan Sejahterah (PKS).
Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PKS, Mulyanto, menilai arah kebijakan negara di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin liberal. Secara perlahan tapi pasti harga barang diserahkan pada mekanisme pasar.
“Dalam penetapan harga BBM ini pemerintah sangat pragmatis. Setelah Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, kini Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto, yang mewacanakan kenaikan harga Pertalite,” ungkap Mulyanto, Kami 7 Maret 2022.
Mulyanto mengatakan, pemerintah harusnya mengkaji dengan cermat, seksama dan komperehensif. Bukan hanya dari aspek keekonomian belaka namun juga kondisi sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat.
“Kalau ini terjadi masyarakat bisa kolaps. Berarti negara tidak hadir. Ini adalah gaya ekonomi liberalis. Bukan ekonomi Pancasila yang memihak wong cilik,” imbuhnya.
Mulyanto mengingatkan bahwa saat ini masyarakat dalam kondisi yang sangat berat.
Pandemi Covid-19 belum berakhir, ekonomi masyarakat belum pulih, daya beli mereka masih rendah, barang-barang kebutuhan pokok mereka seperti minyak goreng, gula, daging sapi, kedelai, dll. tengah tinggi.
Sementara Pertalite adalah BBM yang sekitar 78 persen digunakan masyarakat secara luas. Maka dapat diperkirakan kenaikan harga Pertalite akan diikuti dengan kenaikan harga transportasi dan kenaikan barang-barang lainnya yang memicu inflasi. Terbayang beban rakyat yang semakin berat.
