Mardani berharap penjabat kepala daerah yang ditunjuk bisa diterima oleh masyarakat setempat.
“Memulihkan kondisi ekonomi dan menjaga stabilitas di daerah menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi para penjabat. Terkait hal itu, mereka tidak hanya dituntut memiliki waktu, pengetahuan, dan integritas, tetapi juga mesti diterima secara politik di daerahnya,” ungkapnya.
“Kehati-hatian perlu diterapkan sejak awal dalam penentuan penjabat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kasus terbaru Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali MAzi menolak melantik 3 pj bupati. Dua diantaranya adalah usulan Kemendagri. Sebelumnya, Pemprov Maluku Utara juga telah memberikan ancaman.(msn/fajar)
