FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah berencana menghapus minyak goreng curah dari pasaran. Minyak goreng nantinya akan dijual hanya dalam bentuk kemasan sederhana.
Menanggapi itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Frak PKS, Mulyanto menilai, kebijakan itu tidak urgen.
Kata dia, sebaiknya pemerinta fokus mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng curah maupun kemasan.
“Jangan melempar isu baru yang tidak penting dan mendesak, yang bisa jadi malah akan menimbulkan masalah baru,” tegas Mulyanto, Selasa 14 Juni 2022.
Dia mengatakan, seharusnya pemerintah fokus dan menggunakan segenap energinya untuk melaksanakan kebijakan, program dan upaya pengendalian migor. Bukan. Malah membuat kebijakan baru yang lain.
“Jangan juga pindah fokus ke ekspor CPO dan turunannya, pengosongan tangki CPO, dan lainnya” imbuhnya.
Sampai hari ini, kata Mulyanto, migor curah masih langka dan mahal di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Berbagai janji Pemerintah termasuk janji Presiden Jokowi sendiri untuk menurunkan harga migor dalam dua pekan telah diingkari,” ungkap Mulyanto.
Mulyanto menyebut persoalan migor ini sudah berlarut-larut lebih dari 8 bulan dengan gonta-ganti dan buka-tutup kebijakan, bahkan gonta-ganti aktor kelembagaan. Namun faktanya masalah migor ini belum beres-beres.
“Masak Indonesia, kalah dengan mafia migor. Jadi tidak usahlah Pemerintah beralih ke fokus lain atau kehilangan fokus,” katanya.
“Kalau memang Pemerintah sekarang tidak mampu, sampaikan saja ke publik, bahwa persoalan migor diserahkan kepada Pemerintahan berikutnya, karena sebagian anggota kabinet juga sudah siap-siap maju ke pilpres,” sindir Mulyanto.
