Komisi III akan betul-betul serius mengawal kasus tersebut. Sebab, senjata api yang digunakan dalam penembakan itu dibeli dengan uang rakyat. Polisi juga dilatih dengan menggunakan uang dari APBN.
Selain itu, penggunaan senjata api tidak gampang, banyak aturan yang harus dipatuhi. Misalnya, pemegang senjata harus mempunyai izin, lulus tes psikologi, dan syarat lainnya.
Ketua DPP PDIP itu menyatakan, komisi III akan mengundang Kapolri dan jajarannya. Pihaknya akan meminta penjelasan lebih terperinci agar masyarakat bisa langsung mendengarnya.
Namun, dia belum bisa memastikan waktu pemanggilan pucuk pimpinan Polri itu. ”Saya sebagai ketua komisi mempunyai kewenangan untuk mengatur undangan itu,” urainya.
Terkait desakan penonaktifan Sambo dari posisi Kadiv Propam Mabes Polri, Pacul menyatakan bahwa penonaktifan seorang perwira tinggi tentu akan melalui proses yang tidak sederhana. Harus dipastikan bahwa perwira itu memang betul-betul bersalah.
Padahal, menurut keterangan Mabes Polri, saat peristiwa tersebut terjadi, Sambo tidak berada di rumah. Jadi, desakan penonaktifan Sambo itu terlalu jauh. Sebab, kesalahannya belum jelas. Memang, kata dia, orang yang salah harus diberi sanksi, tapi kalau kesalahannya belum jelas, bagaimana mau diberi sanksi.(jpg/fajar)
