FAJAR.CO.ID, KENDARI — Sebagai upaya mengurangi kawasan kumuh, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari berinisiatif mengadopsi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
Hanya saja, programnya lebih difokuskan pada skala kelurahan. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 juta setiap kelurahan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari Agus Salim mengatakan penyaluran bantuan belum bisa dieksekusi.
Pasalnya, skema penyaluran belum final. Sejauh ini, pihaknya bersama stakeholder terkait masih membahas skema penyaluran bantuan kotaku.
“Apakah bantuan diberikan sebesar Rp 40 juta atau secara bertahap menimbang kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil akibat pandemi Covid-19. Mudah-mudahan ada titik temu. Kami harap teman-teman di Kelurahan untuk bersabar,” kata Agus Salim, Rabu (20/7).
Sembari membahas skema penyaluran bantuan lanjut Agus Salim, pihaknya kini tengah memeriksa kelengkapan dokumen Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebelum dijalankannya program.
Sebelumnya, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir tak menampik jika penataan kawasan skala kelurahan melalui APBD belum bisa terealisasi lantaran masih ada beberapa BKM yang belum melengkapi dokumen administrasi program.
Hanya saja, ia tak menyebut detail dokumen administrasi yang dimaksud. Yang jelasnya dokumen tersebut penting untuk dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan APBD.
“Sekarang (pengumpulan dokumen) sementara berjalan. Hanya masih ada beberapa data (BKM) yang harus disempurnakan. Harus dilengkapi, mudah-mudahan usulannya tercover,” ungkapnya.
