“Terkait lokasi penyimpanan alkes, saya tidak tahu lokasi penyimpanan alkes tersebut, yang kita tahu diamankan dan itu dibawa kendali Dinas Kesehatan Kota Kendari, Alkes itu ada lah, masa tidak ada,”tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, La Ode Lawama juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pemkot Kendari dalam pengadaan Alkes tersebut sudah sesuai dengan Petunjuk OSS dan Peraturan Wali Kota (Perwali), dan dalam RDP di DPRD Kota Kendari untuk pengawasannya terkait Alkes ini, sudah diperintahkan kepada Komisi III DPRD Kota Kendari untuk melakukan evaluasi dan peninjauan langsung untuk melihat alkes tersebut.
“Menurut penilaian saya, bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari sudah sesuai dengan petunjuk OSS dan sesuai dengan Perwali, hanya hasil keputusan rapat kemarin, kebetulan saya yang pimpin, jadi diperintahkan kepada Komisi III DPRD Kota Kendari untuk mengevaluasi atau untuk melihat alat-alat yang sudah dianggarkan itu sekitar Rp. 31 Miliar, tapi sejauh ini, pihak Komisi III, entah mereka sudah turun atau bagaimana?,”ungkapnya.
Sambungnya Yang dimaksud oleh OSS itu, mulai sistem pengangkatan Direkturnya (RSUD tipe D Antero Hamra) itu tidak melanggar mekanisme, kemudian tentang pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) karena memang sudah ada standar memang, sudah ada petunjuk memang dari OSS.
“Sehingga mereka (Pemkot Kendari) melakukan itu, tetapi yang terpenting kan sebenarnya adalah barangnya, ada barangnya atau tidak?,”jelasnya.
Lanjut Ketua Fraksi PDIP Kota Kendari ini, sejauh ini, mereka (Pemkot Kendari) tidak menyebutkan kemarin secara satu persatu (alkesnya), tetapi barangnya itu sudah ada, dan sudah disimpan ditempat tertentu.
