FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengajak seluruh elemen masyarakat menghadang munculnya peluang penundaan pemilu yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden.
Syaikhu menyampaikan bahwa penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan merupakan bentuk kemunduran demokrasi.
PKS sejak awal tegas menolak wacana tersebut karena jelas bertentangan dengan konstitusi UUD NKRI tahun 1945
“Esensi amandemen UUD dan amanat reformasi adalah adanya pembatasan kekuasaan,” kata Syaikhu pada pertemuan delapan partai politik (parpol) yang dihadiri jajaran pimpinan parpol di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu, (8/1/2023).
Syaikhu khawatir penundaan pemilu dapat menimbulkan instabilitas sosial politik dan membahayakan proses regenerasi kepemimpinan nasional.
Terlihat pada beberapa survei, rakyat jelas-jelas menolak wacana penundaan pemilu dengan alasan apapun. Ia yakin, jika dilanjutkan maka rakyat tidak akan tinggal diam.
Syaikhu mengingatkan para pimpinan partai yang hadir untuk mengawal dan memastikan rangkaian pemilu yang sudah melewati tahapan pengumuman dan pengambilan nomor urut parpol ini berjalan luber, jurdil, damai, dan demokratis.
“Tugas kita saat ini bersama-sama memastikan seluruh rangkaian pemilu berjalan luber, jurdil, damai, dan demokratis,” kuncinya. (Pram/fajar)
