FAJAR CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong percepatan optimalisasi sistem pelayanannya, dalam rangka bagaimana mengubah orientasi bekerja dari manual menuju berbasis elektronik, yang kali ini telah masuk dalam tahap pembahasan di Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Jakarta, kemarin.
Pertemuan Pemprov Sultra dengan dua lembaga pemerintah pusat tersebut terbilang mulus tanpa hambatan, karena tidak lain adanya peran Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr (HC) Andap Budhi Revianto SIK MH yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham RI, yang terus mendorong adanya peningkatan pada sistem pelayanan publik lingkup Pemprov Sultra.
Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Sekda Provinsi Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD sekaligus Ketua tim rombongan Pemprov Sultra, saat bertemu kedua lembaga pemerintahan tersebut, Senin (10/9)
“Saat ini Pemprov Sultra terus fokus dan serius menuntaskan Rancangan Proyek Perubahan (RPP) terkait optimalisasi sistem administrasi melalui tanda tangan elektronik, yang terintegrasi pada Pemprov Sultra. Alhamdulillah kami telah menemui dua lembaga penting yang memiliki keterkaitan erat dengan rencana ini,” ucap lulusan S3 The Australian National University of Canberra ini.
Dia melanjutkan, untuk di BSrE RI, sebagai perwakilan Pemprov Sultra, pihaknya menyampaikan perihal tersebut dalam bentuk pemaparan proposal, dengan tujuan bagaimana peningkatan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan publik Pemprov Sultra.
