Tahapan selanjutnya, ucap Andap, adalah menjadikan hasil riset sebagai dasar pengambil kebijakan anggaran dan legislasi. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Sultra telah memutuskan perubahan APBD dengan menghadirkan sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi pada bulan September lalu.
Selain itu, Provinsi Sultra juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membentuk politik legislasi yang mendukung PRB.
“Langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Sultra lahir dari kesadaran bahwa pembangunan berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika benar-benar tertuang dalam keputusan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan dalam pemerintahan yang berkekuatan hukum,”pungkasnya.
Untuk diketahui, apel siaga ini dihadiri kurang lebih 1.000 orang yang terdiri dari berbagai elemen, yakni TNI, Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten/kota se-Sultra, PMI, Taruna Siaga Bencana, unsur Kesehatan, Pramuka serta berbagai kelompok Relawan Bencana.(IMR/FNN).
