“Saya minta bikin, pelaksanaan dukungan anggaran, sehingga organisasi itu hidup di
masing-masing Kepala OPD melaporkan ke saya atau Sekda” ucap Pj. Gubernur Sultra
Lanjut, jumlah pejabat yang sebenarnya tersertifikasi, sehingga harus ditanya bendahara kita, apakah sudah punya sertifikasi atau tidak dan selalu dinamis sehingga harus berkembang disana, perlu dibaca kembali telaan tugas seperti, sehingga perlu diinformasikan sebagai organisasi yang modern itu terbuka atau dinamis
“Dalam Resolusi 2024, Pemerintah Provinsi Sultra, semakin berakhlak dengan cepat, tepar, iklas dan hasil akuntabel,”jelasnya.
Lanjut, ada 8 arahan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.
“Selain itu, dalam konsep kerjannya sama yaitu Kebijakan, Strategis, Implementasi (KSI), sehingga dalam kebijakan itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat di dalam rencanaan pembangunan jangka panjangnya, masih mempergunakan RPJPN 2025 sehingga pembangunan rencananya 20 tahunan, nanti tahun depan 2025 diganti lagi RPJMN,”ujarnya.
Kata Andap, ada prioritas nasional, RKP tahun 2024 ada Perpresnya, sehingga kita rencanakan kerjaan itu, mewujudkan Pemprov. Sultra yang semakin berakhlak dengan bekerja cepat, tepar, iklas dan hasil akuntabel
