Kemudian dua, penanganan jangka menengah yaitu Dinas PUPR Kota Kendari dan BPBD Kota Kendari agar menyusun perencanaannya untuk dibahas pada rapat pembahasan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2025.
Dan tiga, untuk penanganan jangka panjang dengan rencana pembangunan Kolam Retensi akan diusul ditingkat pemerintah pusat.
“Karena masalah ini sudah di DPRD, dan kita sudah fasilitasi, berarti nanti mengeluhnya kesini, nanti kami yang berkoordinasi dengan BWS maupun Dinas PUPR Kota Kendari, kalau memang apa yang kita bicarakan hari ini, itu tidak terealisasi. Kita atur untuk itu dan kami bersedia bertanggung jawab untuk itu, karena masalah ini sudah ditangani oleh DPRD, bukan lagi di Pj. Wali Kota,”ucap Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Djinik.
Lanjutnya, adapun persoalan teknis, itu sudah di Dinas PUPR Kendari, di teman-teman Kelurahan, teman-teman masyarakat untuk pengecekan lokasi, supaya ini (Kali Kadia) cepat dinormalisasi.
“Kedepan kita nanti akan membicarakan untuk penanganan jangka menengah dan jangka panjangnya, sebentar saya berangkat ke Jakarta, dan saya akan sampaikan ini, saya akan ketemu besok dengan beliau (Ridwan Bae, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Dapil Sultra), dan kita akan rapat dengan unsur pimpinan DPRD Kota Kendari di Jakarta, dan kita akan laporkan semua, apa yang terjadi dan hasil RDP kita hari ini,” tandasnya.
Sementara itu, Kabid SDA PUPR Kota Kendari, Rina Sake menyampaikan bahwa untuk jangka kedepannya, yang jelas tadi kalau dari hasil RDP hari ini, itu yang kita lakukan adalah langkah penanganan jangka pendek yaitu normalisasi Kali Kadia.
