“Dengan demikian, TPAKD kabupaten kota dapat menjadi sarana inklusi dan edukasi keuangan di desa. Selain itu, langkah penting lainnya adalah memastikan akses bagi pengelola BUMDes dan seluruh lapisan masyarakat, untuk mendapatkan layanan keuangan, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi,” terang Sekda Sultra ini.
Menurutnya, melalui upaya tersebut nantinya, maka secara tidak langsung telah membuka peluang bagi semua orang, untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, hal ini akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.
“Rapat kerja ini akan terus ditingkatkan pada tingkat OPD atau pokja pada masing-masing OPD, dalam rangka menunjang program kerja yang telah diprogramkan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dengan melibatkan OPD-OPD terkait. Sehingga, upaya ini dapat berjalan demi pengembangan ekonomi di desa,” katanya lagi.
Jenderal ASN Provinsi Sultra menerangkan, pembahasan program kerja TPAKD se Provinsi Sultra tersebut cukup penting, mengingat program literasi dan inklusi keuangan di daerah juga memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, komunitas pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat.
“Pendidikan keuangan harus dimulai dari usia dini dan terus ditingkatkan sepanjang kehidupan. Lembaga keuangan perlu terus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah. Percepatan akses keuangan di daerah merupakan salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
