Perbedaan tersebut salah satunya dapat dilihat pada upaya Pemda dalam mendorong sektor pertanian, supaya mampu menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Dirinya menjelaskan, dalam struktur APBD itu ada dua urusan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan.
“Urusan wajib, semua daerah harus melakukan itu. Termasuk di dalamnya infrastruktur. Tetapi untuk urusan pilihan, masih ada daerah yang tidak concern ke situ,” sambungnya.
Ia menambahkan, bisa jadi urusan pilihan di suatu daerah itu, hanya fokus membiayai belanja pegawai saja. Beda halnya di Konawe, urusan pilihan fokus pada mendorong sektor pertanian.
“Maka tidak heran kalau Konawe menjadi satu-satunya daerah di Sultra yang tidak membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebab yang jadi pertanyaan, kebijakan penganggaran kita itu sebenarnya mau berpihak ke mana. PNS atau masyarakat secara keseluruhan. Sudah jelas, kita berpihak ke masyarakat,” pungkasnya.(rakyatsultra/fajar)
