SULTRA.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tabir di balik kisruh penonaktifan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terus dibuka. Termasuk upaya menghambat program pemerintah.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, 60 persen komposisi lurah se-Kota Makassar akan dirombak. Sikap itu diambil dikarenakan para jajaran ketua RT dan RW terang-terangan ingin menggelar demonstrasi.
Hal ini, kata dia, yang membuatnya menduga ada banyak lurah yang ingin melakukan sabotase program pemerintah. Salah satunya, Makassar Recover. Contoh kasus adalah refocusing anggaran kelurahan.
Ia juga mengaku kecewa dikarenakan sikap pemerintahannya di level kelurahan belum bisa lepas dari bayang-bayang pemilihan kepala daerah lalu. Padahal, sejauh ini pihaknya berupaya terbuka untuk merangkul.
Ia juga mempersilahkan bagi ketua RT dan RW yang ingin menggelar unjuk rasa. “Kalau bisa kami akan siapkan tempatnya. Kami juga tidak ingin ada yang tidak sejalan dalam melaksanakan program,” paparnya.
Menurutnya, sistem atau roda pemerintahan akan bisa bekerja maksimal, apabila seluruh perangkat khususnya aparatur sipil negara solid dan kuat. Mulai dari elemen terbawah hingga ke atas.
Karena itu, ia menegaskan, penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua RT dan RW akan dilakukan. “Banyak yang kami pertahankan. Cuma statusnya menjadi Plt. Selebihnya diganti dan ini sudah kami evaluasi sebulan lebih,” terangnya.(ikbal/fajar)
