Ia menjelaskan, masalah lain yang menjadi persoalan yaitu tingkat penerimaan angkatan kerja yang tidak maksimal, dimana tidak semua jumlah pelamar dapat diterima untuk bekerja akibat kualifikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau dunia usaha dan industri.
“Kondisi ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan calon angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Terkait dengan hal tersebut maka peran BPVP Kendari menjadi sangat penting dan menentukan,” jelasnya.
Pihaknya sendiri, lanjut dia, akan mencoba melakukan terobosan untuk memasifkan pemberian pelatihan bagi para calon angkatan kerja di setiap daerah di Sultra dengan melibatkan BPVP Kendari, FKLPI, Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.
“Kita akan mulai dengan rapat terlebih dahulu, kemudian meminta usulan kegiatan pelatihan apa yang cocok dilaksanakan dari setiap wilayah bekerjasama dengan BPVP Kendari,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPVP Dr La Ode Haji Polondu dalam sambutannya menegaskan, bahwa persoalan penuntasan atau pengurangan pengangguran dan kemiskinan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, hanya dapat dilakukan jika terjalin kerja sama dan kolaborasi yang baik diantara semua pihak terkait.
“Kalau masalah ini kita pikirkan dan kita selesaikan secara bersama secara ikhlas dan tulus dengan kompak maka tidak akan begitu sulit. Apalagi setiap tahunnya kita dapat menciptakan tenaga kerja terampil dan kompeten di Provinsi Sultra sebanyak lebih dari 3.000 orang,” sebutnya.
