FAJAR.CO.ID, KENDARI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memetakan Kabupaten/Kota mana yang paling berkontribusi atas naiknya Inflasi Provinsi Sultra, yang mengakibatkan Provinsi Sultra meraih rangking kedua Inflasi tertinggi se Indonesia.
Selain itu, Mendagri juga meminta Satgas Pangan, Dinas Pangan untuk lebih aktif melakukan cek harga di lapangan khususnya mengecek harga di Pasar-Pasar, dan jika ditemukan ada komiditas pangan yang harganya naik, artinya ada rantai distribusi yang bermasalah dan itu harus segera diperbaiki.
Hal ini diungkapkan oleh Mendagri, Tito Karnavian saat diwawancara oleh FAJAR.CO.ID, usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah, Penyelenggara, dan Pengawas Pemilu se Provinsi Sultra, Jum’at (27/10).
“Saya mau bicara soal (Pj Wali Kota) Cimahi itu bukan hanya beras masalahnya, tadi saya sudah tampilkan datanya, dari 4 Mei, Juni, Juli, saya sudah ingatkan, masa satu kabupaten itu, satu bulan masuk rangking 10 besar terus, berapa kali terakhir, malah dua kali rangking pertama tertinggi inflasi,”ungkapnya.
Lanjut mantan Kapolri ini, ya, kalau beras pahamlah, kalau beras itu semua daerah, tapi seperti cabe, yang lain sudah bisa atasi, kok dia juga belum.
“Dan saya juga turunkan tim, saya minta yang bersangkutan (Pj. Wali Kota Cimahi) dipanggil untuk dievaluasi. Ya, memang salah manajerial, dan dengan segala hormat, saya minta maaf untuk diganti,”
“Di Sultra, saya tidak menyalahkan Gubernur yang baru yakni Pj Gubernur, tapi saya melihat tadi datanya, Bulan September itu nomor dua tertinggi 3,46 persen, dengan rata-rata nasional 2,28 persen. Tapi perlu detailnya, kita lihat data inflasi month to month, jangan hanya year to year, tapi month to month dan how calender, karena itu menggambarkan trend yang sebenarnya,”bebernya.
