Sambung mantan Bupati Konawe dua periode ini, sebenarnya kalau kita bandingkan dan evaluasi dengan kondisi masyarakat, sebenarnya kita di Sultra ini, kalau masalah-masalah kemiskinan kita sebenarnya paling minim.
“Cuman barangkali kepedulian ini, bagaimana keprihatinan buat orang tua kita, masyarakat kita tentang perlunya gizi, perlu bagaimana memperhatikan anak yang kita asuh, diberikan porsi untuk makanan yang bergizi, supaya jangan sampai pertumbuhan anak kita betul-betul terhambat dan ini kejadian yang rill di lapangan,”imbuhnya.
Kata Lukman, kemudian yang kedua, juga tadi sudah ada, petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyangkut alokasi dana desa, jadi dimasing-masing Desa di seluruh wilayah Kabupaten di Sultra ini, yang kurang lebih ada 2.035 Desa di luar Kelurahan yang harus dan wajib mengalokasikan dana desanya bagaimana percepatan untuk penurunan angka stunting. Ini yang harus secara efektif.
“Untuk Pemerintah Provinsi Sultra, memang sejak pandemi Covid 19 ini, dua tahun berselang dana penanganan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat minim, yang porsinya seharusnya adalah 10 persen dari masing-masing APBD, tetapi walaupun sektor-sektor lain dikurangi, tetapi kalau untuk kesehatan diharapkan supaya tidak dikurangi,”tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan jadi untuk bagaimana proses percepatan penurunan angka stunting ini, Pemprov Sultra akan berkonsentrasi, dan insya Allah pada perubahan anggaran APBD pada bulan Agustus ini.
“Kita akan masukan untuk percepatan penurunan angka stunting di Pemprov Sultra, dan diwajibkan kepada semua Pemda Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggarannya minimal 1 sampai 2 persen, ya itu komitmen kami, apalagi saya sebagai Ketua Percepatan Penanganan Penurunan Angka Stunting di Provinsi Sultra,”ungkapnya.
