Tingkatkan PAD Dari Sektor Pertambangan, KPK Rekomendasikan Penerapan NPWP Cabang dan Potensi Pajak Lainnya, Ini Penjelasan Ketua Satgas SDA KPK

  • Bagikan

Lanjutnya, kedua itu, kita ada bicara kawasan industri, ada industri smelter, kalau data yang kami punya sementara ini, di PT. VDNI saja kemarin ada 74,2 miliar rupiah itu tagihan pajaknya (Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pajak Air Permukaan) nagihnya capek, bertahun-tahun kan.

“PT. OSS masih coba minta keringanan PPJ Non PLN dari 70 miliar rupiah, dia bayar 60 miliar rupiah, kalau tidak salah,”ucapnya.

Sambungnya menambahkan belum lagi potensi, terkait pajak restoran.

“Saya tanya kemarin, katanya VDNI tidak ada catering, saya bilang pada saat rapat kemarin di ruangan itu (VDNi), gimana caranya itu? kalau makan siang, orang ngantri bisa sampai Kendari itu kan. warung-warung gak mungkin, jadi kan gak masuk akal. Artinya, kita minta kejujuran dari VDNI,”imbuhnya.

Kata Dian Patria, kemudian, data orang asing di VDNI infonya 506 orang, tapi ada yang mengajarinya, bahwa satu turbin (tungku) itu, bisa 2 ribu orang asing, kalau dia punya 8 turbin, berarti 16 ribu orang asing atau tenaga kerja asing (TKA), yang dia laporkan 506 orang.

“Anggaplah gak 16 ribu orang TKA, 5 ribu aja, berapa yang hilang itu, kalau 100 dollar perorang bayarnya, untuk negara 100 dollar perorang kali 12 bulan, berarti 1200 dollar kali berapa orang asing? silahkan dihitung,”bebernya.

Kemudian kata Dian Patria, belum tadi tadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adakan tadi yang saya sampaikan, itu tidak melaporkan, mereka membangun gedung, artinya ada retribusi IMB yang lost.

  • Bagikan