Rektor UHO Keluhkan Tiga Poin Ini di Hadapan Kepala BKPM

Rabu, 31 Maret 2021 10:30

FOTO: ISTIMEWA

SULTRA.FAJAR.CO.ID, KENDARI — Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Prof Dr Muhammad Zamrun Firihu, menyampaikan tiga poin keluhannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dalam kegiatan Konferensi Pers bersama awak media di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra, Selasa (30/3/2021).

Ada pun tiga poin tersebut yakni yang Pertama soal banyaknya Perusahaan tambang di Sulawesi tenggara Khusus di Kabupaten Konawe Utara yang sudah memiliki izin pembangunan smelter dan sudah memiliki dokumen Amdal di Provinsi Sulawesi Tenggara tapi hanya dalam posisi mentaktisi undang-undang untuk mendapatan kuota ekspor nikel kadar rendah ke Luar Negeri tapi dalam kenyataannya tidak membangun Smelter di wilayahnya.

” Saya meminta agar Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengumumkan nama-nama perusahaan tambang yang saat ini beroperasi di Sultra agar publik bisa tahu perusahaan mana saja yang sedang melakukan eksplorasi dan perusahaan mana yang sudah punya smelter

Lanjutnya, yang kedua berkaitan dengan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), menurutnya dokumen Amdal itu sangat bagus sangat lengkap isinya mulai soal Manusia, bagaimana Pemanfaatan, bagaimana lingkungannya, akan tetapi itu tidak dilaksanakan dan dipatuhi oleh perusahaan, dan ditambah lagi lemahnya pengawasan dari pemerintah.

“Yang ketiga, terkait keberadaan PT. Aneka Tambang (PT.Antam) di Kabupaten Kolaka yang sudah puluhan tahun beroperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi alangkah mirisnya, kontribusi PT.Antam untuk beasiswa di UHO tidak sampai 20 orang dalam satu tahun, sehingga saya meminta kepada Kepala BKPM RI untuk memberikan penegasan kepada seluruh perusahaan tambang yang ada di Sulawesi Tenggara terkhusus PT.Antam untuk dapat berkontribusi bagi pengembangan sumber daya manusia di Sultra,” paparnya lagi.

“UHO itu tiap tahun menerima mahasiswa baru sebanyak 8.000 mahasiswa Baru dengan uang kuliah tunggal (UKT) sebesar 3 juta sampai 4 juta per semester, jika setiap pemerintah daerah dari 17 Kabupaten Kota di Sultra mengalokasikan beasiswa sebanyak 100 orang dengan asumsi UKT sebesar 3 juta berarti hanya sebesar 300 juta pertahun per Kabupaten Kota dan itu bukan uang besar untuk pemerintah Kabupaten Kota di Sultra, dan kalau ini bisa terealisasi berarti ada 1.700 mahasiswa baru yang dapat manfaat dari alokasi anggaran tersebut, Itu baru dari Kontribusi dari pemerintah Kabupaten dan Kota se Sultra,” sambungnya lagi.

Rektor UHO juga kembali mempertanyakan bagaimana dengan perusahaan tambang yang saat ini juga sedang beroperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, jika mereka juga bisa berkontribusi untuk dunia pendidikan

” Misalnya ada 10 Perusahaan Tambang yang ada di Sultra mengalokasikan beasiswa untuk 200 orang mahasiswa baru, itu berarti ada 2.000 mahasiswa baru yang dapat tercover, dan kalau ada 20 perusahaan tambang berarti ada 4.000 Mahasiswa baru yang akan terbantu, dan itu sudah 50 persen dari total mahasiswa baru yang ada di UHO tiap tahunnya, artinya sekitar 50 persen mahasiswa baru dapat menikmati pendidikan gratis,” ungkapnya.

“Ya, kalau ada 20 perusahaan tambang yang berkontribusi sebesar 500 juta pertahun untuk dunia pendidikan di UHO, insya Allah 50 persen mahasiswa baru UHO bisa gratis dari Biaya UKT yang nilainya rata-rata paling mahal sebesar 3 juta rupiah per semester,” pungkasnya

Menanggapi tiga point keluhan dari Rektor UHO ini kepada Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia yakni pengumuman jumlah perusahaan tambang di Sultra ke publik , ketidakpatuhan dan lemahnya pengawasan pelaksanaan Amdal dan minimnya alokasi anggaran beasiswa pendidikan dari PT.Antam dan perusahaan tambang lainnya.

Bahlil mengatakan terkait jumlah perusahaan tambang yang ada di Sultra kita akan melakukan penataan ulang dengan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM RI, dengan pola yang bagus kita lanjutkan, yang tidak bagus kita sampaikan hal-hal ini yang harus dipenuhi, dan sedangkan yang tidak sama sekali kita akan langsung melakukan tindakan hukum dan nanti terkait hasil penataan akan kita berikan kepada Gubernur Sultra untuk diumumkan ke publik.

Selanjutnya kata Bahlil, Soal amdal, itu merupakan soal political will, persoalan kemanusiaan, persoalan pengawasannya, tinggal bagaimana apakah mau nda kita konsisten melaksanakan itu.

“Nah sekarang kita di BKPM ada peraturan terkait implementasi terhadap evaluasi dan perizinan yang saat ini sedang dibahas dan diharmonisasi dengan Kementerian dan Lembaga lain, dan kalau itu sudah oke, maka kedepan pengawasan Amdal akan dilakukan secara elektronik dan semua kementerian terkait tidak lagi jalan sendiri-sendiri, semua akan berjalan dalam satu tim terpadu sehingga tidak adalagi yang kongkalikong dengan para perusahaan bermasalah,” tegasnya.

Terakhir, soal beasiswa, Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia menjanjikan bahwa setelah ia tiba di Jakarta, ia akan mengundang PT. Antam untuk membicarakan hal terkait beasiswa dan nanti ia juga akan mengajak Gubernur Sultra untuk membahas dan meminta Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT.Antam guna mengalokasikan lebih besar lagi dari pada saat ini yang hanya tidak sampai 20 beasiswa pertahun.

” Setiba saya di Jakarta saya akan mengundang PT.Antam kalo perlu pak gubernur ikut hadir, nanti kita minta CSR PT.Antam, Jangan hanya 20 beasiswa lah, kalau perlu lebih besar, PT.Antam Khan BUMN, kalo yang 20 Beasiswa itu, biar perusahaan tambang yang lain saja,” pungkasnya.(ismar/FNN)

Komentar

VIDEO TERKINI