FAJAR.CO.ID, KENDARI – Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-V Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) digelar, Selasa 29 Maret 2022 berujung ricuh.
Kericuhan yang terjadi pada arena Muswil yang digelar di Same Hotel Kendari itu berawal dari sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Pemersatu Masyarakat Sulawesi Selatan (APMS) melakukan unjuk rasa.
APMS meminta Muswil tersebut dibatalkan, massa menilai pemilihan Ketua panitia dan steering committee cacat prosedural.
Massa aksi yang awalnya melakukan protes di luar arena Muswil kemudian memaksa masuk ke ruang pemilihan lalu ditahan oleh panitia.
Alasannya massa tersebut tidak berkepentingan di dalam Muswil tersebut, sehingga membuat amarah massa aksi memuncak hingga terjadi saling dorong.
Untung saja, aparat Kepolisian dan TNI yang diturunkan mengamankan Muswil KKSS ke V dengan sigap menangani.
“Kami meminta Musyawarah Wilayah KKSS dihentikan dan ketua panitia serta steering committee direvisi,” kata Koordinator Aksi, Alfin.
Menurut dia, banyak kejangalan dilakukan panitia yang tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Salah satunya kewajiban membayar uang pendaftaran Rp150 juta bagi para calon ketua. Syarat ini dinilai tidak masuk akal dan melanggar aturan main organisasi.
“Ini jelas melanggar pedoman kita dimana setiap calon harus membayar uang mahar untuk mendaftar,”ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua BPW KKSS Sultra, Haris Andi Surahman, menyebut kewajiban biaya pendaftaran bakal calon Ketua KKSS Sultra yang dibebakan Rp150 juta, panitia sudah mengembalikan bahkan panitia sudah membuat aturan baru.
